Anies sindir penegakan protokol kesehatan dalam daerah, begini tanggapan Kemendagri

Anies sindir penegakan protokol kesehatan dalam daerah, begini tanggapan Kemendagri

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penegakan protokol kesehatan pada daerah yang menggelar Pilkada 2020. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Mengarahkan Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Jati (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, telah ada penegakan sanksi terhadap pengingkaran protokol kesehatan.  

“Pelanggaran penuh terjadi sebelum masa kampanye Pilkada 2020 dimulai. Saat itu Mendagri telah menegur secara tertulis kepada daerah yang membiarkan kerumunan berlaku, ” ujar Safrizal dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Selasa (17/11/2020).  

“Mendagri sudah menegur 82 kepala daerah yang membiarkan kerumunan, pula yang ikut berkerumun karena menyatukan massa. Itu teguran tertulis serta bukan lisan, ” lanjutnya menetapkan.  

Kemudian, saat memasuki zaman kampanye Pilkada 2020, ada 306 pelanggaran protokol kesehatan. Jumlah itu tercatat dari 13. 647 pertemuan tatap muka. Safrizal menyebut, pelanggaran ini pun telah ditindak oleh Bawaslu.  

Menangkap Juga: Diperiksa 9, 5 jam, Anies Baswedan dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik

“Bawaslu memberikan teguran kepada 306 pelanggaran protokol kesehatan. Baik yang berkerumun, tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, ” ungkapnya.  

Terkait sindiran Gubernur Anies, Safrizal pun menyebut seluruh data penindakan pelanggaran tidak disampaikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, DKI Jakarta tidak menggelar pilkada pada tahun ini. Selain Jakarta, Aceh juga tidak menggelar pilkada pada 2020.  

“Kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta menyatakan tak ada teguran, ini datanya tersedia. Memang Aceh dan DKI Jakarta tidak ikut pilkada sehingga datanya tidak kami paparkan kepada kedua gubernur daerah itu, ” katanya.  

Baca Pula: Kapolri rilis tulisan telegram untuk pelanggar protokol Covid-19, ini isinya

“Akan tetapi untuk daerah asing kita paparkan dan kita pertimbangan setiap pekan. Setiap dua pekan dan setiap bulan, ” tambah Safrizal.  

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penegakan aturan mengenai protokol kesehatan di dalam masa pembatasan sosial berskala tinggi (PSBB) transisi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lain.  

gong2deng –>

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie