Barang apa alasan Fraksi PKS dan Demokrat tolak RUU Cipta Kerja?

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah kelar dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Pemerintah dengan DPR sudah melakukan rapat kerja dalam bentuk pengambilan keputusan tingkat I RUU Cipta Kerja pada Sabtu suangi (3/10). Hasilnya, RUU Cipta Kerja disetujui untuk diteruskan ke pengambilan keputusan tingkat II pada kerap paripurna DPR untuk segera disahkan.

Dalam agenda pengambilan keputusan level I, masing-masing Fraksi DPR mengantarkan pandangan mini fraksi mengenai RUU Cipta Kerja. Dari 9 bagian, sebanyak 7 fraksi menerima RUU Cipta Kerja dan 2 bagian menolak RUU Cipta Kerja.

Ketujuh fraksi yang menerima adalah Bagian PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Sedangkan 2 fraksi yang menolak adalah Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat yang diwakili Hinca Panjaitan mengatakan, RUU Cipta Kegiatan tidak memiliki nilai urgensi & kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi Covid-19. Ketimbang menyelenggarakan perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat meminta prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi. Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata ikatan penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi rakyat.

Baca Serupa: Pembahasan kelar, RUU Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Ia mengatakan, perumusan RUU Cipta Kerja harus dicermati satu persatu, hati-hati dan mendalam.

“Tidak berbudi jika memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan ini secara terburu-buru. Bukannya menghasilkan peraturan yang komprehensif malah bisa menghasilkan aturan yang seenaknya, tumpang tindih dan melawan logika akal sehat masyarakat, ” terang Hinca saat membacakan pandangan Fraksi Demokrat pada rapat kerja pemungutan keputusan tingkat I, Sabtu (3/10).

Lebih lanjut, aa mengatakan, perdebatan RUU Cipta Kerja tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja & jaringan civil society yang akan memelihara ekosistem ekonomi dan keseimbangan perhubungan tripartit antara pengusaha, pekerja serta pemerintah. RUU ini juga berpotensi memberangus hak-hak buruh di desa air.

“RUU Cipta Kerja awak pandang telah mencerminkan bergesernya semangat ekonomi pancasila ke arah ekonomi kapitalistik dan neo liberalistik jadi kita perlu bertanya apakah ruu cipta kerja sesuai yang diamanahkan founding fathers kita, ” ujar Hinca.

Sementara, Fraksi PKS dengan diwakili Ledia Hanifa mengapresiasi sebesar ketentuan dalam RUU Cipta Kegiatan terkait kemudahan berusaha yang asalkan dijalankan secara konsisten dan masuk akal akan dapat memangkas proses usaha di Indonesia. Fraksi PKS juga mengapresiasi kesepakatan panja dan pemerintah yang menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai pagar dalam pembahasan.

Tetapi, Fraksi PKS menyayangkan pembahasan jadwal inventaris masalah (DIM) yang tak runtut dalam waktu yang rendah menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Real UU ini akan memberikan hasil luas bagi masyarakat.

“RUU Membuat Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam mendiagnosa (permasalahan yang terjadi), ” kata pendahuluan Ledia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik fraksi-fraksi di DPR yang mendukung RUU cipta kerja. Meski begitu, negeri tetap membuka dialog bagi bagian yang menolak RUU Cipta Kerja.

“Bagi yang belum mendukung sejak Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS, catatannya juga kami catat. & sebetulnya kalau mau dialog pasti kami buka, masih ada periode dialog dan kami bisa mengulas apabila diperlukan, kami siap muncul di Fraksi PKS atau pada Fraksi Demokrat sambil kita menanti rapat paripurna, ” ujar Airlangga.

 

 

INFAK, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Kamu akan menambah semangat kami buat menyajikan artikel-artikel yang berkualitas & bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, ada voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di LANGSUNG Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
LEGISLASI

gong9deng –>