Datangi komisi XI DPR, pemegang polis Bumiputera minta kepastian

Reporter: Annisa Fadila | Editor: Handoyo.

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA . Kasus gagal tukar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera masih terus berlanjut. Koordinator perwakilan nasabah wilayah Jabodetabek Fien Mangiri menyebutkan, rata-rata jatuh tempo konsumen berakhir pada tahun 2019, namun sampai saat ini Fien maupun nasabah lain belum mendapatkan kekayaan mereka.

Awalnya, bersama perwakilan nasabah lain ia mengajukan somasi pada pihak Bumiputera. Namun, Bumiputera tidak menunjukkan itikadnya dalam melunasi kegiatan nasabah. Oleh karenanya, pada Rabu, (29/7) pemegang polis Bumiputera mendatangi Komisi XI Dewan Perwakilan Kaum (DPR) RI untuk menuntut balik hak mereka.

“Terkait nilai, tentu saya tidak mau menyebutkan karena ini sensitif. Cuman, saya dan yang lain hanya ingin tahu era ini status polis kami tersebut bagaimana? Tapi sepengetahuan saya, rata-rata polis nasabah itu sekitar Rp 20 juta kebawah. Ada yang Rp 8 juta, bahkan Rp 1 juta. Makanya kami betul-betul menuntut Bumiputera untuk bisa mengembalikan dana kami, ” ujar Fien di komisi XI DPR (29/7).

Baca Juga: Dirut baru AJB Bumiputera: Saya siap mengikuti fit and proper test OJK

Lanjut ia, dengan mendatangi DPR nasabah berharap upaya ini dapat membuahkan hasil. Terlebih, Fien menilai komisi XI telah miring kepada nasabah, sehingga diharapkan prosesnya akan lebih mudah.

Disamping tersebut, ia bilang nasabah turut berharap adanya tindak lanjut dari pihak terkait. Sebab, hal ini berniat agar permohonan nasabah dapat dikabulkan, sekaligus dapat bertemu dengan arahan Bumiputera agar mendapatkan titik nyata.  

“Uang yang kami simpan tentu tidak kecil, apalagi kebutuhannya untuk pendidikan. Makanya kami menuntut hak kami, karena nasabah mempunyai untuk mendapatkan kembali uangnya, ” tegas Fien.

Menyuarakan Juga: Dirut AJB Bumiputera siap dipanggil DPR soal pembayaran klaim kepada nasabah

Sementara Anggota Premi XI DPR Anis Byarwati membaca, kasus Bumiputera sulit untuk diselesaikan. Sebab, perusahaan merupakan milik berhubungan, bukan milik negara. Artinya, pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam kasus ini. Karena, posisi nasabah ialah sebagai pemegang saham.

Terlebih, Anis bilang kasus ini dinilai sulit karena sebelumnya nasabah juga tidak pernah menyelenggarakan komunikasi dengan Badan Perwakilan Bagian (BPA).

“Nasabah juga baru terang adanya BPA itu setelah urusan ini muncul. Jadi selama 17 tahun menjadi nasabah Bumiputera, mereka tidak tahu akan keberadaan BPA.   Sehingga, kami komisi XI akan berusaha untuk menyelesaikan urusan ini. Harapannya ada tindak sendat untuk mengabulkan permohanan nasabah biar bisa bertemu dengan pimpinan Bumiputera, ” terang Anis.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Jadi ungkapan terimakasih atas perhatian Kamu, tersedia voucer gratis senilai sumbangan yang bisa digunakan berbelanja pada KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong13deng –>
ASURANSI

gong13deng –>