Hong Kong jadi medan pertempuran tegang baru Amerika-China, berikut kronologinya

Sumber: South China Morning Post, Channel News Asia, BBC, Reu | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN. CO. ID –  BEIJING/WASHINGTON. Hong Kong kini menjadi medan laga sengit baru antara Amerika Konsorsium dengan China. Bagaimana kronologinya?

Beijing pada pekan lalu mengusulkan buat menerapkan hukum keamanan di Hong Kong. Undang-undang tersebut akan melarang pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan & subversi. China mengatakan perlu buat memerangi aksi protes disertai kebengisan yang telah tumbuh di provinsi tersebut.

Pada hari Selasa (26/5/2020), Presiden Donald Trump mengatakan AS akan mengumumkan tanggapan “sangat kuat” terhadap undang-undang yang diusulkan Beijing. Rencana China itu juga memiliki kritikan dari Menteri Luar Kampung AS Mike Pompeo, yang menggambarkannya sebagai “lonceng kematian” untuk kemandirian kota.

Baca Juga: Parlemen China Sahkan UU Anti Subversi buat Hong Kong

Di Rabu (27/5/2020), China memutuskan buat memperluas ruang lingkup Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional, dengan memasukkan organisasi dan individu, sebuah langkah yang kemungkinan akan memperburuk kekhawatiran akan kebebasan di Hong Kong.

Penyiar lokal RTHK dan South China Morning Post melaporkan, undang-undang tersebut tengah direvisi oleh parlemen China di mana undang ini mencakup tidak hanya perilaku atau tindakan yang membahayakan keamanan nasional, tetapi juga kesibukan.

Baca Juga: China: Keputusan AS berasaskan Hong Kong adalah tindakan memutar biadab

Pokok tahu saja, UU Keamanan Nasional bisa membuka jalan bagi wakil keamanan China untuk membuka bagian di Hong Kong. Beleid itu menargetkan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing, sebutan yang semakin banyak Beijing pakai untuk menggambarkan protes tahun lulus.

Undang-undang itu telah menghidupkan balik aksi protes oleh para demonstran anti-pemerintah yang mengatakan, China memiliki tujuan untuk mengekang kebebasan yang masyarakat nikmati di Hong Kong, pusat keuangan global dengan independensi luas.

Menanggapi hal ini, pada hari yang sama, pemerintahan Trump mengumumkan keputusan besar terkait Hong Kong. Pemerintahan Trump menginformasikan pada Kongres AS bahwa negara praja itu bukan lagi daerah sendiri dari China.

Melansir South China Morning Post, penilaian ini merupakan langkah penting AS dalam memutuskan apakah Hong Kong akan terus menyambut perlakuan ekonomi dan perdagangan sempurna dari Washington.

Mengucapkan Juga: PM Tiongkok: Pemisahan hubungan China-AS berbahaya bagi dunia

“Tidak ada orang yang memiliki bukti yang dapat menyatakan hari itu bahwa Hong Kong mempertahankan independensi tingkat tinggi dari China, mengingat fakta di lapangan, ” jelas Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan. “Keputusan ini tidak membuat saya suka. Akan tetapi penentuan kebijakan yang sehat membutuhkan pengakuan berdasarkan realita. ”

Sertifikasi Departemen Luar Jati adalah sebuah rekomendasi dan tidak serta-merta mengarah ke langkah berikutnya. Para pejabat AS, termasuk Kepala Donald Trump, sekarang harus memutuskan sejauh mana sanksi atau kesibukan kebijakan lain harus ditujukan pada Hong Kong.

Mengucapkan Juga: AS serta China bentrok di PBB pasal soal RUU keamanan Hong Kong

“Sementara Amerika Serikat pernah berharap bahwa Hong Kong yang bebas dan rani akan memberikan model untuk China yang otoriter, sekarang jelas bahwa China menjadi contoh bagi Hong Kong, ” kata pengumuman Pompeo.

Di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong yang disahkan oleh Kongres AS pada bulan November, pemerintah harus memutuskan setiap tahun apakah tadbir Hong Kong berbeda dengan China atau tidak.

Opsi sanksi yang tersedia bagi pemerintah AS -yang menurut analis sebagian besar mungkin tergantung pada reaksi Beijing- termasuk tarif perdagangan yang lebih mulia, aturan investasi yang lebih cermat, pembekuan aset, dan peraturan visa yang lebih berat.

Dampaknya terhadap Hong Kong

Keputusan ini dapat membahayakan perdagangan yang bernilai miliaran dolar jarang Hong Kong dan AS & dapat menghalangi orang untuk berinvestasi di sana di masa depan.

Tak hanya itu, keputusan tersebut juga akan melukai China darat, yang menggunakan Hong Kong sebagai semacam perantara untuk transaksi dengan seluruh dunia. Perusahaan daratan dan perusahaan multinasional menggunakan wilayah itu sebagai basis internasional atau regional.

Baca Juga: China bakal murka, DPR AS ketok palu UU HAM Muslim Uighur

Tak lama setelah deklarasi Pompeo, aktivis pro-demokrasi terkemuka Joshua Manusia meminta para pemimpin AS, Eropa dan Asia untuk mengikuti jejaknya dan mempertimbangkan kembali status perdagangan khusus Hong Kong jika Beijing memberlakukan undang-undang keamanan.

“Begitu undang-undang itu diterapkan, Hong Kong mau berasimilasi dengan rezim otoriter China, baik dalam hal supremasi dasar dan perlindungan hak asasi manusia, ” ia memperingatkan.

Baca Juga: Bakal kian memanas, Parlemen China setujui UU Keamanan Hong Kong

“Undang-undang keamanan hendak menciptakan kerusakan besar pada ekspatriat dan investor di Hong Kong. Mempertahankan otonomi kota adalah “satu-satunya cara” untuk melindungi bisnis, tambahnya.

China murka

Deklarasi ini dapat memiliki asosiasi besar bagi status pusat perdagangan Hong Kong dan kemungkinan bakal membuat Beijing murka.

China mengatakan, keputusan Amerika Serikat (AS) mencopot status khusus Hong Kong atas kekhawatiran kebebasan yang terkekang adalah tindakan “paling biadab”.

“Ini dengan paling biadab, paling tidak mendalam akal, dan paling tidak tahu malu, ” kata Kantor Departemen Luar Negeri China di Hong Kong, Kamis (28/5), seperti dikutip Channelnewsasia. com .

Baca Juga: Hong Kong no longer deserves special U. S. kehormatan, Pompeo says

Di bawah undang-undang yang Konvensi AS sahkan tahun lalu, dengan bertujuan mendukung gerakan pro-demokrasi Hong Kong, Pemerintah AS harus menyatakan Hong Kong masih menikmati privilese yang China janjikan ketika bernegosiasi dengan Inggris untuk mengambil kembali koloni itu.

Keputusan Washington yang mencabut status khusus Hong Kong, berarti pusat keuangan tersebut bisa kehilangan hak perdagangan termasuk bayaran lebih rendah dengan AS.

Menurut David Stilwell, pejabat tinggi Bagian Luar Negeri untuk Asia Timur, Presiden AS Donald Trump dalam akhirnya akan memutuskan tindakan yang harus dia ambil atas Hong Kong.

Baca Pula: Xi Jinping titahkan militer China siapkan skenario terburuk dan siaga tempur

Tapi, dia menegaskan, negeri uak Sam tidak ingin mengoyak rakyat Hong Kong. “Keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah di Beijing, dan bukan oleh AS, ” ujarnya kepada wartawan seperti dilansir Channelnewsasia. com.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan siap mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah campur tangan asing, dalam hal ini Amerika Serikat (AS), terkait peraturan keamanan baru Hong Kong yang tengah di bahas.

Hal tersebut dikatakan Kemenlu China pada hari Rabu merespons pernyataan keras daripada Washington yang siap menjatuhkan sanksi berat terhadap China dan Hong Kong.

Baca Serupa: Dampak keputusan GANDAR atas Hong Kong: China bisa semakin murka

Mengutip Reuters , Rabu (27/5), Juru Bicara Kemenlu China, Zhao Lijian membuat pemberitahuan itu dalam briefing harian sebagian tanggapan atas komentar Presiden GANDAR Donald Trump bahwa Washington sedang mengerjakan respons yang kuat kepada undang-undang yang akan diumumkan pra akhir pekan ini.

Sebelumnya, Kepala China Xi Jinping meminta militer China untuk memikirkan skenario terburuk dan meningkatkan kesiapsiagaan pertempuran sesudah menaikkan 6% anggaran militer Tiongkok.

Baca Juga: Keputusan besar Amerika: Hong Kong bukan lagi daerah otonomi China

Xi membuat pernyataan itu selama pertemuan tahunannya dengan perwakilan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang menghadiri Kongres Rakyat Nasional atau Parlemen Beijing.


–> Gambar Pilihan

–>

–>
AS-CHINA

–>

You May Also Like