Hukum turunan kluster ketenagakerjaan ditarget rampung tahun ini

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . DPR resmi mengesahkan Program Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG Cipta Kerja pada rapat paripurna hari ini.

Sejumlah poin di dalam UU ini nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yakni peraturan pemerintah (PP) dan/atau peraturan presiden (Perpres).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah aturan turunan atau aturan pelaksana kluster ketenagakerjaan. Kaidah ini diharapkan akan rampung tahun ini.

“Kita ingin poin-poin yang harus diatur di PP cepat bisa kita keluarkan. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa kita keluarkan, ” kata Anwar kepada Kontan, Senin (5/10).

Baca Juga: Apindo sebut omnibus law hasil kerjasama berbagai pihak

Anwar berharap, adanya UU membentuk kerja ini semakin memberikan status yang kondusif terutama untuk negeri ketenagakerjaan di Indonesia. Ia meminta aturan ini betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik, menjamin hak-hak pekerja tidak terkurangi dan mendorong gaya saing nasional semakin tinggi.

“Apalagi dalam situasi yang sangat pelik seperti saat ini, usaha-usaha untuk mendorong lahirnya usahawan-usahawan baru yang memang nanti akan mendorong pula menciptakan pekerja-pekerja baru, ini hendak bisa kita laksanakan, ” nyata dia.

Seperti diketahui, sejumlah susunan pelaksana kluster ketenagakerjaan diantaranya, PP penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan, PP tentang pemutusan hubungan kerja pemberian dan penghargaan lainnya, PP tentang penggunaan tenaga kerja asing, PP pelaksanaan hubungan kerja dan masa kerja, dan PP tentang modifikasi PP pengupahan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rencana Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjelma Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca Juga: Hipmi minta percepatan aturan teknis omnibus law

“Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju dengan bulat, 1 menerima dengan catatan yaitu fraksi PAN, 2 menyatakan menolak, sehingga berdasarkan mekanisme peraturan pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat menjemput berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam rapat paripurna, bisa disepakati?, ” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin saat rapat paripurna, Senin (5/10).

“Setuju, ” jawab anggota yang hadir.

Enam fraksi yang menyatakan setuju secara bulat ialah fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP dan PKB. Fraksi yang menerima dengan catatan adalah fraksi PAN. Sementara fraksi yang menolak adalah fraksi PKS dan Demokrat.

 

 

DANA, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Kamu akan menambah semangat kami buat menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai peribahasa terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi dengan bisa digunakan berbelanja di LANGSUNG Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
OMNIBUS LAW

gong9deng –>