Mahfud MD sampaikan tujuh sikap negeri tanggapi demo penolakan UU Membangun Kerja

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN. CO. ID –  Pemerintah belakangan mengeluarkan pernyataan sikap menghadapi gerak-gerik massa penolakan omnibus law Undang-Undang Menjadikan Kerja, yang berujung pada kericuhan di beberapa tempat di Indonesia termasuk Jakarta.

Pernyataan sikap pemerintah terhadap penolakan  omnibus law  Undang-Undang Cipta Kerja itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Perawat Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Kamis (8/10) suangi di kantornya. Mahfud di mendekati oleh Kepala Badan Intelijen Negeri Budi Gunawan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Polisi Republik Indonesia Idham Azis.

Pemerintah mengutarakan pernyataan sikap terhadap  penolakan  omnibus law  Undang-Undang Membuat Kerja  ini setelah mencermati kemajuan di lapangan terkait aksi massa menolak UU Cipta kerja di Rabu (7/10) dan Kamis (8/10) ini.

Pertama , UU Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membentuk kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi dan kesenangan berusaha, serta untuk melakukan pemisahan korupsi dan pungli serta pencegahan tindak pidana korupsi lainya.

Kedua , pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja sepanjang seluruh itu dilakukan dengan damai, meluhurkan hak-hak warga yang lain serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Ketiga , Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan sebab massa di tempat tertentu secara merusak fasilitas umum membakar, makan petugas dan juga menjarah.   “Tindakan itu tidakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan kudu dihentikan, ” kata Mahfud

Keempat , tindakan merusak fasilitas umum dan serangan fisik kepada aparat merupakan tidakan yang tak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat Indonesia yang sedang berjuang melawan Pandemi Covid 19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.
 
Kelima untuk itu, demi ketertiban dan ketenteraman maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis justru berniat mencipt kondisi rusuh dan ketakutan dalam masyarakat.

Keenam , selain demonstrasi, dengan tertib & tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas UU tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkan dalam cara pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden  (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai delegasi perundang-undangan, bahkan mampu diajukan melalui judicial feviu atau uji materi maupun uji halal ke Mahkamah Konstitusi.

“Ketujuh , sekali lagi pemerintah hendak tegas melakukan proses hukum kepada semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal, ” tandas Mahfud MD mentup pidatonya.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menaikkan semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer percuma senilai donasi yang bisa dimanfaatkan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
OMNIBUS LAW

gong11deng –>