Negeri siap tarik pajak transaksi elektronik tahun depan

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Indonesia bersiap memungut pajak perusahaan digital asing dengan menggunakan skema retribusi transaksi elektronik (PTE). Pemungutan PTE berasal dari nilai transaksi gross kongsi digital asing.

Pungutan PTE bisa direalisasikan, sebab saat ini negeri sudah menunjuk puluhan perusahaan digital asing sebagai pemungut, penyetor, & pelapor pajak pertambahan nilai (PPN).

“Secara estimasi kita bisa katakan income yang diperoleh perusahaan digital langka dari Indonesia berdasarkan setoran PPN-nya yang sudah lebih dulu diterapkan, ” kata Sri Mulyani di dalam konferensi pers, Selasa (1/12).

Baca Juga: Sri Mulyani sebut penerimaan pajak terkontraksi akibat insentif pajak

Pungutan PTE itu untuk memitigasi apabila tahun depan tidak tercapai kesepatanan konsensus retribusi penghasilan (PPh) oleh OECD serta G20. Sebab, bulan lalu kedua organisasi lintas negara tersebut belum satu suara, dan pembahasannya bahan diundur pada pertengahan tahun 2021.

Adapaun payung hukum PTE tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tarikh 2020 yang melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dengan bertujuan memberikan stimulus fiskal pada rangka penangan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

UU 2/2020 menetapkan PTE baru dapat diterapkan andaikata memenuhi dua syarat. Pertama , adanya pemenuhan eksistensi ekonomi signifikan atau significant economic presence (SEP) dari pelaku usaha PMSE luar negeri di Nusantara, dengan kata lain tidak menetapkan kehadiran fisik perusahaan.

Kedua , pelaku usaha PMSE itu berasal dari negara mitra Konvensi Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Setidaknya, hingga saat ini dari sebanyak 70 P3B yang telah dilakukan Indonesia terdapat 69 P3B yang mengatur mengenai kriteria BUT pada kesepakatannya.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap menanti persetujuan global terkait PPh perusahan digital. “Namun tentu kami berharap agreement bisa tercapai karena ini menganjurkan kepastian. Meski demikian, kalau tidak tercapai bukan berarti Indonesia tak bisa memungut pajaknya, ” perkataan Sri Mulyani.

Sri Mulyani menguatkan, pemerintah akan tetap memungut retribusi dari perusahaan digital asing cocok dengan peraturan perundang-undangan yang sah di Indonesia. “Kami akan mengadopsi apa yang kita anggap jadi hak, terutama PPN, ” ujarnya.

 

 

SOKONGAN, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Kamu akan menambah semangat kami buat menyajikan artikel-artikel yang berkualitas & bermanfaat.

Sebagai aforisme terimakasih atas perhatian Anda, ada voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
PAJAK DIGITAL

gong11deng –>