Pengkritik: Ketentuan kompensasi tanah dibayar sekadar dorong infrastruktur kelistrikan

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA . Dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Omnibus Law sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menegaskan soal ketentuan pemberian ganti rugi ataupun kompensasi tanah untuk penyediaan tenaga listrik.

Dalam draft yang diterima Kontan. co. id, pada Kausa 9 ayat 1 disebutkan, penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Mencari jalan untuk kegiatan usaha penyediaan gaya listrik untuk kepentingan umum di dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga elektrik dilakukan setelah memberikan ganti hilang hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas desa, bangunan, dan tanaman.  

Adapun, pada ayat 4 disebutkan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.

Adapun, ketentuan ini sebenarnya sudah termuat dalam Permen ESDM 27/2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Gedung, dan/atau Tanaman Yang Berada PADA Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Mengucapkan Juga: Proyek Pipa Kalija II Bakrie & Brothers tersendat pasokan gas dan demand terbatas

Penasihat Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melahirkan, selama ini ada indikasi mas kompensasi bisa dilakukan berkali-kali serta menjadi temuan serta berpotensi mudarat negara.

“Ini bisa terjadi sebab proses pembebasan lahan atau right of way (ROW) jaringan listrik tak tuntas di awal proyek, ” kata dia kepada Kontan. co. id, Senin (9/11).

Fabby melanjutkan, dengan adanya penegasan kembali pada RPP Omnibus Law maka para pemegang Perizinan Berusaha harus menyungguhkan pembebasan lahan selesai dan ganjaran diberikan kepada pemilik yang berhak sekali saja.

Dia menambahkan, penegasan ini dapat berdampak positif dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Selama itu pembangunan transmisi yang berlarut-larut dinilai menjadi beban bagi PT Kongsi Listrik Negara maupun pemegang jalan.

“Di masa lalu, ada proyek-proyek transmisi yang bisa molor kurang tahun karena urusan pembebasan lahan tidak beres dan kompensasi tak diberikan pada yang tidak mempunyai, ” kata Fabby.

Ia mempertunjukkan, pemberian kompensasi berkali-kali bisa terjadi pada contoh kasus pemegang benar tanah yang telah menerima substitusi rugi namun kemudian meminta ganjaran lagi dikarenakan ada tanaman terakhir yang tumbuh di bawah ROW.

Baca Juga: Serap lapangan kerja, itu kata pengusaha soal UU Membuat Kerja

Lamun berdampak positif bagi pengembangan infrastruktur, Fabby menilai perlu ada menghiraukan bagi masyarakat.

“Jadi menurut beta aturan penggantian lahan juga menetapkan manusiawi, nilai ekonomis dan non-ekonomis tanah atau tanaman juga  terhadap pemiliknya perlu diperhitungan dengan bertambah proporsional. Mungkin ini yang menetapkan diatur di Permen, soal metode kompensasi, ” pungkas Fabby.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda bakal menambah semangat kami untuk menghadirkan artikel-artikel yang berkualitas dan berguna.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
OMNIBUS LAW

gong9deng –>