Perkara UU Cipta Kerja, ada sebesar poin yang dinilai positif bagi buruh

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA. UU Cipta Kerja masih menjadi topik yang diperdebatkan pada zaman ini. Salah satunya terkait kesejahteraan pekerja setelah adanya beleid sapu jagat ini.

Koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia dan Gabungan Serikat Pekerja Mandiri Tri Sasono menilai undang-undang baru ini tak merugikan kaum pekerja. Salah utama yang menjadi sorotan adalah perkara kabar upah minimum pekerja yang akan dihapuskan. Dikatakan Tri Sasono, hal tersebut tidak benar.

“Peraturan terkait upah minimum pekerja di UU Ciptaker tidak dihapuskan, namun perhitungan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pendapatan Pekerja dengan diterima tidak akan turun sebanding sekali, ” kata dia di keterangannya, Jumat (9/10).

Baca Juga: Sri Mulyani sebut pemerintah terus kerjakan reformasi kebijakan

Kata dia, terkait hak-hak buruh yang di PHK untuk memperoleh pesangon UU Ciptaker juga langgeng mengatur terkait pesangon, yaitu adanya kepastian pembayaran pesangon dan korban PHK mendapat tambahan Jaminan Kematian Pekerjaan (JKP). “Selain itu serupa buruh korban PHK mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi atau up skilling beserta diberikan akses ke pekerjaan terakhir dari pemerintah, ” imbuhnya.

Berikutnya, terkait jam kerja bagi pekerja bahwa dalam UU Ciptaker penyerasian mengenai waktu kerja mulai lantaran hari aktif, hari libur, jeda, hingga hari cuti dalam UU Ciptaker masih sama seperti UNDANG-UNDANG 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu serupa pemberi kerja dan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat bagi pelaku termasuk untuk beribadah serta menganjurkan cuti baik untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap disesuaikan dengan UU 13/2003.

Kata Tri, terpaut PKWT dalam UU Ciptaker malah menguntungkan Buruh. Yaitu pekerja waktu tertentu (pekerja kontrak) kini memperoleh kompensasi saat perjanjian kerjanya sudah dengan syarat merujuk UU 13/2003.

Selanjutnya, terkait sistem pekerjaan dengan menggunakan tenaga outsourching dalam UU Ciptaker justru menjamin kepastian keberlanjutan praktisi outsourching . “Di mana selama ini banyak kongsi jasa outsourching dan penggunaanya pada nakal mengakali para pekerja outsourching dalam situasi kepastian pekerjaan dan masa kerjanya yang hanya tiga tahun selalu, ” jelasnya.

Ia memastikan, sarana dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan outsourching sedang tetap dipertahankan bahkan UU Membikin Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan mendaulat daya sepanjang obyek pekerjaannya masih ada.

Baca Serupa: Ada syarat pengusaan tanah 50% untuk KEK, tersebut tanggapan pengusaha

“Jika seperti ini maka sesudah pekerja outsourching menjalankan masa kerja lebih dari tiga tahun dan melangsungkan perpanjangan kontraknya maka perusahaan pengguna jasa pekerja outsourching wajib menjadikan itu berstatus tenaga kerja tetap serta memiliki fasilitas gaji dan ketenteraman sebagai pekerja tetap di perusahaan tersebut sesuai UU 13/2003, ” pungkasnya.

 

PEMBERIAN, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Kamu akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas & bermanfaat.

Sebagai aforisme terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
OMNIBUS LAW

gong9deng –>