Raperda Covid-19 DKI Jakarta: Warga dengan tolak tes swab akan didenda Rp 5 juta

Raperda Covid-19 DKI Jakarta: Warga dengan tolak tes swab akan didenda Rp 5 juta

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA. Mematok saat ini, Badan Pembentukan Susunan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang terus membahas penyusunan rancangan susunan daerah (raperda) penanganan Covid-19 dalam Jakarta.  

Anggota Bapemperda DPRD DKI Judistira Hermawan menyebutkan, salah satu ketentuan yang akan diatur di raperda tersebut adalah denda untuk masyarakat DKI yang menolak bila diminta melakukan tes. Denda untuk yang menolak tes swab dan rapid test bahkan mencapai Rp 5 juta.

“Ada beberapa hal yang kita atur misalnya orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR itu dikenakan sanksi Rp 5 juta. Ini untuk membuat masyarakat mampu mematuhi apa yang menjadi hukum di DKI Jakarta ini, ” ucap Judistira saat dihubungi, Rabu (14/10/2020).  

Selain itu, ada pula denda bagi warga yang memaksa mengambil jenazah kerabat dengan dinyatakan probable atau terkonfirmasi nyata Covid-19 yakni sebesar Rp 5 juta. “Kemudian kalau dengan intimidasi pengambilan jenazahnya itu Rp tujuh, 5 juta, ” kata tempat.  

Baca Pula: Bogor menjadi tempat uji coba vaksin Covid-19

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, raperda Covid-19 menyerahkan dasar kewenangan bagi aparat dengan bertugas di lapangan dalam menancapkan ketentuan mengenai protokol kesehatan untuk masyarakat, baik individu maupun tempat usaha.  
“Sanksi kompensasi maupun pidana juga sudah merembes dalam pasal-pasal di raperda ini. Total pasal yang ada di dalam raperda ini kalau enggak lengah ada 26 pasal, ” kata Judistira.  

Adapun, raperda penanganan Covid-19 ini Hari ini mau kembali dibahas Selasa hari itu dengan agenda penjelasan pasal-pasal. Diketahui, raperda penanggulangan Covid-19 itu disusun karena DKI Jakarta mengalami peristiwa luar biasa dan berstatus perlu wabah Covid-19.  

Baca Juga: Obat Covid-19 Kalbe Farma turun harga, ini alasannya

Raperda juga dibentuk agar preskripsi mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat. Setelah nanti menjadi perda, petunjuk tersebut bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) dengan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul “Isi Raperda Covid-19 pada Jakarta, Warga yang Tolak Ulangan Swab Bakal Didenda Rp 5 Juta”
Penulis: Ryana Aryadita Umasugi
Editor: Jessi Carina

 

 

gong2deng –>

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie