Soal bank tanah, 3 menyeri ini yang kelak akan jadi manajer

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan bank tanah. Menteri Agraria dan Peraturan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, akan ada 3 menteri yang kelak bertanggung berat dan mengelola bank tanah.

“Sebenarnya bank tanah itu kewenangan Gajah ATR. Tapi saya bilang, di dalam UU, jangan Kementerian ATR sendiri, karena Menteri ATR bisa selalu abuse , sebab itu  saya bilang 3 menterinya paling sedikit, siapa menterinya? ATR yang pertama,   ada 2 menteri lagi yang ditunjuk oleh presiden, ” ujar Sofyan dalam konferensi pers, Jumat (16/10).

Menurut Sofyan, 2 menteri lainnya bisa saja Menteri Keuangan sebab bank tanah ini menyangkut aset negara, bisa juga Menteri Pertanian bila kepentingan pertanian dianggap bertambah penting, bahkan bisa jadi Gajah PUPR.

“[menteri] Tersebut bisa diganti-ganti tergantung stressing yang mana, sebagai komite bank tanah yang akan menentukan kebijakan, ” nyata Sofyan.

Baca Serupa: Pemerintah menargetkan pembentukan bank tanah dilakukan tahun ini

Dia pula mengatakan, aank tanah ini mau memiliki Dewan Pengawas. Pasalnya, bank tanah diperkirakan akan menjadi sistem yang kuat sehingga perlu diawasi dengan baik.

Nantinya, dewan pengelola ini akan terdiri dari 7 orang, dimana 3 orang ialah wakil pemerintah dan ada juga yang berasal dari kalangan profesional. Sudah pasti, dia memastikan pemilihan balai pengawas ini akan dipilih secara terbuka.

Adapun, sesuai dengan UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa pranata bank tanah sebagaimana merupakan institusi khusus yang mengelola tanah. Institusi bank tanah ini berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Badan bank tanah pun menjamin ketersediaan desa dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, relevansi pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Disebutkan pula ketersediaan tanah untuk reforma agraria paling sedikit 30% daripada tanah negara yang diperuntukkan bank tanah.  

Dalam UU Membentuk Kerja tersebut pun disebutkan bahwa  badan bank tanah sebagaimana berisi atas Komite, Dewan Pengawas mengikuti Badan Pelaksana.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas menjawab Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
BANK TANAH

gong11deng –>