Sudah periksa tujuh saksi Bosowa, Bareskrim periksa Aksa Mahmud besok Senin (29/3)

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Herlina Bintang Dewi

LANGSUNG. CO. ID –  JAKARTA. Bareskrim Polri akan menilik Aksa Mahmud dalam kejadian yang menjerat PT Bosowa Corporindo terkait dengan pengingkaran Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Penyeliaan direncanakan akan dilakukan di dalam Senin (29/3) besok. Selain Aksa Mahmud, pemeriksaan serupa akan menghadirkan Sadikin Aksa yang telah menjadi simpulan sebelumnya.

“Saksi yang belum hadir atas nama AM dan SA, direncanakan hendak dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, ” ujar Penasihat Tipideksus Bareskrim Brigjen Pol Helmy Santika saat dihubungi Kontan. co. id, Minggu (28/3).

Sebelumnya Sadikin juga diperiksa pada Kamis (25/3) lalu. Selain Sadikin, terdapat enam orang lainnya yang juga diperiksa terpaut kasus tersebut.

“Melaporkan pada hari Kamis 25 Maret 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan saksi dari pihak Bosowa, ” terang Helmy.

Pada jajaran komisaris yang dipanggil Bareskrim kurun lain adalah EA demi Komisaris Utama, RA dan MA selaku Komisaris. Selain itu ada pula AA dan SM selaku direksi dan MD selaku halal dari Bosowa Corporindo.

Baca Selalu: Erwin Aksa jalani 7 jam penjagaan di Bareskrim Polri akan kasus Sadikin Aksa

Sebelumnya, OJK menilai Sadikin tak melaksanakan perintah OJK dengan tertuang dalam Surat Instruksi Tertulis OJK No. SR-17/D. 03/2020 tanggal 10 Juni 2020 dan Surat Order No. SR-28/D. 03/2020 tanggal 9 Juli, terkait pemberian kuasa khusus kepada tim technical assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Karena tak melaksanakan surat perintah itu, OJK menetapkan Bosowa tak lulus sebagai pemegang saham pengendali.

Alhasil, Bosowa kehilangan hak suara sekaligus kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 25 Agustus 2020 suram dengan agenda permintaan persetujuan aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) alias private placement.  

OJK menilai ketidakpatuhan Sadikin Aksa melaksanakan perintah sebagai suatu pelanggaran. Pasal 9 tulisan d UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan OJK mempunyai wewenang memberikan perintah tercatat kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.  

Pelanggaran terhadap bab tersebut, akan dikenakan hukuman seperti yang dirumuskan di pasal 54 dengan kerawanan hukuman pidana penjara menyesatkan singkat 2 tahun & pidana denda paling sedikit Rp 5 miliar, atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15 miliar.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai infak yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong9deng –> gong9deng –>
HUKUM

gong9deng –>